Sasaran Tim Penertiban Adalah Perusahaan yang Gunakan Lahan Ilegal Di Riau, Bukan Petani Kecil

oleh -53 views

METRO-RIAU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal di Provinsi Riau bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat kecil.

Dibentuknya tim ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam skala luas. Baik milik perusahaan maupun perorangan.

“Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang akan kita tertibkan ini bukan yang lahan perkebunan milik petani kecil. Jadi jangan sampai nanti muncul isu seolah-olah pembentukan tim untuk menertibkan petani-petani sawit yang kecil, bukan itu,” kata Gubri, Senin (12/8/2019).

Syamsuar menegaskan, tim terpadu penertiban pengunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau yang dirinya bentuk ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam sekala yang luas.

Tim terpadu ini akan menyasar perusahaan – perusahaan perkebunan menggunakan lahan llegal dalam jumlah yang cukup luas. Bahkan tidak hanya dari perusahaan, tim juga akan menelisik perkebunan milik perorangan yang jumlahnya sangat luas.

“Target kita yang besar-besar saja. Bukan hanya koorporasi, tapi perorangan yang lahan perkebunannya luas, itu juga jadi target kita. Kan bisa saja, satu orang itu punya lahan seribu hektare, itu yang menjadi target kita nanti,” katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menghitung seberapa besar kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau akibat ulah perkebunan ilegal di Riau. Sebab saat ini Pemprov Riau masih memvalidkan data yang menjadi temuan KPK dan DPRD Riau terkait keberadaan perkebunan ilegal di Riau.

“Belum lagi, yang temuan DPRD Riau 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal ini kan temuanya sudah setahun yang lalu, karena jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang,” kata Gubri Syamsuar, Senin (12/8/2019).

Syamsuar mengungkapkan, bisa saja dari temuan 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal tersebut jumlahnya berkurang seiring dengan sudah adanya beberapa lahan yang sudah mengurus izinya.

Namun bisa juga luasnya bertambah seiring dengan semakin banyaknya perusahaan dan perorangan yang membuka lahan dikawasan hutan dan perusahaan yang tidak memiliki izin.

“Perkebunan ilegal itukan tidak memiliki izin, kemudian masuk dalam kawasan hutan,” katanya.

Sementara saat disinggung terkait penertiban lahan perkebunan yang memiliki izin namun berada didalam kawasan hutan, Syamsuar mengaku belum bisa memastikan.

Sebab jika perusahaan tersebut mengelola kawasan hutan, harus ada izin pinjam pakai, sedangkan untuk diluar kawasan hutan, harus ada izin Hak Guna Usaha (HGU).

Seperti diketahui, menindaklanjuti temuan KPK dan DPRD Riau terhadap banyak perkebunan ilegal di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau langsung membentuk tim terpadu.

Tim terpadu yang dibentuk oleh Gubernur Riau Syamsuar ini diberinama Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau.

Pembentukan tim terpadu tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor Kpts 9111/VIII/2019. SK tim terpadu tersebut ditandatangani langsung oleh Gubri Syamsuar pada tanggal 2 Agutus 2019 lalu.

Tim yang dibentuk oleh Gubri Syamsuar ini terdiri dari tim pengendali, tim operasi, dan tim yustisi. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggungjawab.

Misalnya tim pengendali tugasnya adalah memberikan arahan dalam dalam perencanaan kegiatan tim, kemudian mengendalikan kegiatan tim, melaksanana evaluasi, dan bertanggungjawab terhadap penertiban penggunaan kawasan atau lahan ilegal serta melaporkan pelaksanaan tugas tim.

Kemudian untuk tim operasi bertugas melaksanana penyusunan rencana kerja operasional tim, melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan dan rencana pemenuhan sarana dan prasarana tim. Kemudian tim ini juga bertugas melaksanakan kegiatan penertiban serta melaksanakan penegakan hukum dan penindakan terhadap para pelaku penggunaan kawasan atau lahan ilegal serta menindak tegas terhadap aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan kehutanan, perkebunan, pertambangan secara ilegal.

Sedangkan untuk tim yustisi bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan. Kemudian melaksanakan penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan penggunaan lahan ilegal. Menerima laporan pengaduan, melakukan proses hukum dan melaksanakan penyidikan.

Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau ini melibatkan berbagai unsur.

Diantaranya Pemprov Riau, Polda Riau, Korem, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Riau, Bupati dan Walikota se Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau serta Kantor Direktorat Pajak Riau.

“Dengan adanya tim ini kita berharap akan ada kejelasan tahapan demi tahapan untuk memulai kegiatan penertiban lahan ilegal ini,” kata Gubernur Riau, Syamsuar usai memimpin rapat di Kantor Gubernur Riau, Senin (12/9/2019).

Saat disinggung terkait sasaran dari tim yang dibentuk oleh Pemprov Riau ini, Syamsuar mengungkapkan jika tim ini nantinya akan melakukan penertiban terhadap penggunaan lahan ilegal yang menjadi temuan KPK dan DPRD Riau.

“Sasaran apa yang sudah ditemukan KPK dan DPRD Riau, itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Sebelumnya KPK menemukan ada sekitar 1 juta hektare perkebunan sawit ilegal di Riau. Sedangkan kalangan DPRD Riau temuanya lebih luas lagi, yakni seluas 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal di Riau.

“Ini temuannya kan sudah lama, lebih satu tahun. Jadi kita belum tau perkembanganya. Bisa saja kan yang 1,2 juta hektare perkebunan ilegal ini berkurang atau malah justru bertambah. Kita belum tau, nanti akan ketahuan setelah tim turun ke lapangan,” katanya.

Sementara saat disinggung kapak tim ini akan turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, Syamsuar belum bisa memastikan. Sebab saat ini tim masih melakukan konsolidasi dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan lahan perkebunan ilegal.

“Belum bisa kita pastikan tanggal berapa, karena tim sedang melakukan pemetaan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

togel online, bandar togel online, agen togel terpercaya